PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menerima kunjungan kerja dari Komisi II dan III DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) beserta sejumlah pejabat pemerintah daerah, Kamis (27/02), di Gedung Two Rivers Gosowong. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara NHM dengan pemangku kepentingan daerah dalam memastikan keberlanjutan operasional Tambang Emas Gosowong.
Kunjungan ini terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama melibatkan Komisi II DPRD Malut yang membahas berbagai topik strategis, termasuk kontribusi NHM terhadap pendapatan daerah, kebijakan tenaga kerja, serta kondisi terkini pemulihan operasional tambang.
Ketua sekaligus Koordinator Komisi II DPRD Malut, Agriati Yulin Mus, hadir memimpin kunjungan ini bersama beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi. Pertemuan juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut, Zainab Alting, Sekretaris Bapenda, serta Kepala Bidang dan staf ahli lainnya.
Wakil Direktur Utama NHM, Amiruddin Hasyim, dalam sambutannya menegaskan bahwa NHM terus berupaya maksimal untuk bangkit menghadapi berbagai tantangan operasional. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah dan DPRD agar NHM sebagai objek vital nasional (OBVITNAS) dapat terus berkontribusi secara optimal sesuai dengan Kaidah Pertambangan yang Baik atau Good Mining Practices (GMP).
“Dengan cadangan yang masih tersedia, kami optimistis dapat melewati tantangan ini. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, sangat kami butuhkan untuk memastikan manfaat operasional tambang ini tetap bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Amiruddin.
Komisi II dan III DPRD Malut menyatakan pemahamannya terhadap situasi NHM saat ini serta komitmen mendukung kelanjutan operasional perusahaan tersebut. Mereka juga menekankan bahwa NHM merupakan salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Meski demikian, para wakil rakyat mengingatkan NHM agar segera memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pemerintah daerah guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan di Maluku Utara.
