Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp306,7 triliun, setara dengan 8% dari total belanja yang disetujui untuk tahun 2025.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Pemangkasan anggaran ini mencakup berbagai pos, termasuk pengurangan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, serta perjalanan dinas yang dipotong hingga 50%. Selain itu, honorarium akan dibatasi dengan mengurangi jumlah tim, dan penyaluran dana hibah akan lebih selektif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa sesuai instruksi Presiden dan surat dari Menteri Keuangan, BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7%, di antaranya jamuan, alat tulis kantor, dan sarana prasarana.
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, pemerintah berencana meningkatkan program pemberian makanan gratis dengan menambah anggaran menjadi Rp171 triliun tahun ini. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia hampir 2 persen.
Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom mengenai potensi dampak negatif terhadap kehati-hatian fiskal Indonesia, mengingat tambahan utang yang diperlukan untuk mendanai program tersebut. Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran sebesar 2,53% dari PDB untuk tahun 2025.
