Statusternate.com – DPRD Kota Ternate optimis Walikota M.Tauhid Soleman mampu mengatasi masalah sampah perkotaan, lantaran sudah punya itikad baik. Hal itu disampaikan Anggota komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif.
Menurut dia, Walikota sebenarnya bisa mengatasi problem yang sampai hari ini belum terpecahkan, asalkan Walikota mau mendengar masukan DPRD.
“DPRD sudah melakukan studi komparasi, dan kajian-kajian yang terukur untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah sampah di Kota Ternate. Hasil kajian dan gagasan ini harus didengar oleh Walikota, karena kerja DPRD menggunakan anggaran APBD” Terang Nurlaela.
Dikatakan Nela, dalam amatan dewan. konsep sampah berbasis partisipatif yang digalang Walikota dalam Program Ternate bersih akan berjalan baik jika edukasi mengenai pemilihan sampah, proses reduksi ke bank sampah dilakukan ke tingkat lingkungan.
“Sejauh ini, penanganan sampah di Ternate masih bersifat angkut muat buang, dan ini, masih sama seperti konsep yang sudah pernah dilakukan Walikota sebelumnya”Kata Nela.
Dia bilang, sistem lama yang masih dipakai ini mestinya diperbaiki dan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Sistemnya, kata Nela, harus dibenarkan, jangan hanya hilirnya tapi hulunya juga di selesaikan.
“Ya, Konsep pengurangan yang tepat juga harus di lakukan dengan terarah dan tepat sasaran, kalau tidak, akan sulit terjadi”Ucapnya.
Konsultasi Komisi III DPRD
Sebelumnya, Anggota komisi III DPRD Kota Ternate melakukan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. Dalam konsultasinya, DPRD membahas sejumlah model penanganan sampah di Kota Ternate.
Yang menarik, mengenai pengelolaan viar roda 3 pengangkut sampah, dimana dari 123 viar roda 3 yang tersebar di 50 kelurahan, ada pengeluaran biaya tenaga sopir viar untuk 2 orang tenaga masing-masing 1,5 juta.
Dalam paparan itu, DLH Kota Bogor juga kaget kalo setiap lurah juga mendapat insentif senilai Rp1.5juta setiap bulan dalam pemantauan operasionalisasi viar roda 3. Kata Nurlaela
Untuk itu, kata Nurlaela. DLH kota bogor memberikan masukan, kebijakan pemberian insentif harus dievaluasi.
“Hasil konsultasi dengan DLH Kota bogor memberikan masukan kepada Komisi 3 DPRD Kota Ternate, kebijakan ini harus dievuluasi.
“Seharusnya, Lurah tidak perlu mendapat insentif lagi dalam gerakan Ternate Andalan Bersih dari Sampah. Karena jabatan lurah sebagai pamong masyarakat, lurah sudah dapat jabatan, dapat tunjagan jabatan, tambahan penghasilan (TTP), kenapa lagi harus dapat insentif”Katanya.
DLH Kota Bogor menyarankan agar bisa di alihkan saja misalkan terdapat 123 viar roda 3 tersebar di 50 titik kelurahan, jika Lurah mendapat insentif senilai 1,5jt perbulan maka jika dikalikan setahun itu total anggaran audah 900jt itu hanya untuk insentif Lurah.
” Sebagaimana saran DLH kota bogor, sebaiknya anggaran ini dievaluasi untuk program kegiatan reward yang diberikan kepada RT dan RW atau KSM yang berhasil mengelola sampah ditingkat lingkungan yang sudah berhasil secara partisipatif membantu pemerintah kota Ternate andalan bersih dari sampah. Bukan diberikan untuk insentif Lurah”Jelas Nela.
Strategi Penanganan Sampah Kota Bogor
Sekedar diketahui, DLH kota Bogor dalam strategi reduksi atau pengurangan sampah, efektif pemanfaatan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank sampah berbasis partisipatif, memanfaatkan KSM (kelompok swadaya masyarakat), dan mendapat alokasi anggaran lewat APBD untuk pengelolaan, serta honor bagi kelompok pengelola TPS3-R per tenaga kerja 2,5jt per bulan. Di samping upaya peran aktif dalam aksi Bogor Besih dari sampah lewat kecamatan, kelurahan sampi RT dan RW terus dimaksimalkan.
Dari 1 juta jiwa lebih penduduk kota Bogor, dengan kondisi APBD Bogor (anggaran pendapatan belanja daerah) berkisar 3,5 Triliun, kebijakan anggaran sangat mendukung program dan kegiatan strategis sampah. Jumlah sampah di Kota Bogor 536 ton perhari. Program Kota Bogor bersih sudah berupaya metode reduksi atau pengurangan sampah sampai 20 persen per hari, dengan target reduksi atau pengurangan sampah di 2023 harus bisa mencapai 26 persen.
