APBD-P Pemprov Malut Disahkan, Target PAD Meningkat

Sofifi, Maluku Utara- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut M. Yasin Ali,  menyampaikan pidato […]

APBD-P Pemprov Malut Disahkan, Target PAD Meningkat

Sofifi, Maluku Utara- Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut M. Yasin Ali,  menyampaikan pidato tertulis pendapat akhir Gubernur terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun anggaran 2021 di Aula DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (27/9/2021).

Gubernur dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Wagub tersebut menyampaikan asumsi makro pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Disampaikan, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan pada angka 69.60, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6.92 persen, pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,06 persen, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 7,15 persen, pendapatan perkapita ditargetkan sebesar Rp 23.35 juta rupiah, dan Indeks Rasio Gini ditargetkan pada angka 0.324. Sementara laju inflasi tahunan diperkirakan 2,14 persen.

Gubernur juga menyampaikan, untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara optimal, maka pendapatan daerah tahun anggaran perubahan 2021 dirancang sebesar Rp 2,979 triliun lebih dari sebelumnya sebesar Rp 2,849 triliun lebih.

Rinciannya adalah; Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 666 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp 563 miliar lebih. Pendapatan Transfer dirancang Rp 2,275 triliun lebih dari sebelumnya sebesar Rp 2,247 triliun lebih. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirancang tetap yakni sebesar Rp 37 miliar lebih atau 

Selanjutnya, belanja daerah diarahkan untuk membiayai prioritas daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap perangkat daerah. Untuk tahun anggaran 2021 perubahan, belanja daerah dirancang sebesar Rp 3,6 triliun lebih dari sebelumnya sebesar Rp 3,3 triliun lebih yang digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Disebutkan, untuk komponen belanja operasi dipersiapkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Adapun belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan keterhubungan antar wilayah, serta bantuan kebutuhan sesuai aspirasi masyarakat yang dapat diintervensi sesuai dengan kemampuan anggaran. Sedangkan B
Belanja tak terduga digunakan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya dan atau kepada pemerintah desa.

“Dengan demikian APBD Perubahan Tahun 2021 dirancang defisit sebesar Rp 624 Miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp 486 Miliar,” jelasnya.  .

Pada anggaran pembiayaan daerah disebutkan,  penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp 624 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp 530 miliar lebih,  terdiri dari rancangan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 72 miliar lebih, dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 551 miliar lebih.

“Dengan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan dirancang seimbang atau nol rupiah,” sebut gubernur dalam pidato tertulisnya. (Sam-1)